ESDM: Penyederhanaan Regulasi Jadi Kunci Percepat Investasi

robbanipress.co.id, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus mempercepat penyederhanaan regulasi. Hal ini sejalan dengan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Langkah-langkah tersebut diambil untuk meningkatkan efisiensi, menarik investasi dan memberikan layanan publik yang lebih berkualitas.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan penyederhanaan regulasi di sektor energi menjadi prioritas, terutama di 100 hari pertama pemerintahannya untuk meningkatkan investasi. Salah satu tantangan terbesarnya adalah duplikasi perizinan yang menghambat kelancaran arus investasi. Misalnya saja di bidang eksplorasi migas, Bahlil menegaskan masih perlu memenuhi lebih dari 100 izin. Hal ini membuat proses eksplorasi menjadi lebih lambat dan efisien.

“Bayangkan kita mau cek, sekarang izinnya ada lebih dari 100, kalau tidak salah 129. Sebenarnya izin ini sudah bagus, tapi Service Level Agreement kita saja belum cukup, speed. Jadi saya masih mencari karena itu,” kata Bahlil, dalam keterangan resmi Kementerian ESDM, Sabtu (26/10/2024).

Selain di sektor migas, Bahlil menyoroti permasalahan serupa di sektor Mineral dan Batubara (Minerba), dimana banyak peraturan yang membebani pejabat dan badan usaha. “Kami melihat banyak teman-teman mantan pejabat yang menyinggung persoalan regulasi yang sangat sulit, khususnya di Administrasi Umum. Kami akan melakukan perbaikan untuk mencegah penangkapan pejabat, serta mencegah tekanan atau percepatan terhadap pengusaha,” katanya.

Menanggapi tren ini, Agus Cahiono Adi, Kepala Biro Komunikasi, Pelayanan Publik dan Kerjasama (CLIC) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, bertujuan untuk menyederhanakan peraturan tidak hanya untuk mempercepat investasi tetapi juga untuk meningkatkan tata kelola. sektor energi secara keseluruhan. “Agar proses perizinan di industri migas lebih efisien, kita perlu menyederhanakan peraturan yang berulang-ulang. Sesuai arahan Menteri ESDM, ini menjadi prioritas utama dalam 100 besar. Sumber daya,” kata Agus di Jakarta, Kamis (21/10/2024).

Menurut dia, pemerintah sedang mempercepat harmonisasi regulasi antara pusat dan daerah. “Sesuai arahan Menteri ESDM, kami berusaha memastikan proses perizinan di pusat dan daerah selesai dalam waktu lebih dari satu tahun. Ini yang menjadi prioritas kami untuk mempercepat investasi,” jelas Agus.

Melalui upaya tersebut, Kementerian ESDM berharap dapat menciptakan ekosistem usaha yang lebih dinamis dan meningkatkan kontribusi sektor energi terhadap pembangunan perekonomian nasional. Ke depan, pemerintah akan terus mengevaluasi dan menyederhanakan peraturan lainnya untuk menyesuaikan dengan kebutuhan investasi sektor energi.

“Regulasi yang terlalu rumit akan menghambat proses investasi dan berujung pada birokrasi yang panjang. Dengan langkah penyederhanaan regulasi, pemerintah berharap dapat menciptakan lingkungan dunia usaha yang lebih kondusif,” tutup Agus.