Jelang Wajib Halal Oktober 2024, Sertifikasi Halal Produk Layanan Wisata Dikebut

0 0
Read Time:2 Minute, 52 Second

robbanipress.co.id, Jakarta Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) sepakat untuk bersatu dan bekerja sama untuk mempercepat sertifikasi halal pada jasa pariwisata. Komitmen ini juga merupakan upaya bersama kedua belah pihak untuk mensukseskan komitmen halal Oktober 2024 yang mulai berlaku pada 18 Oktober 2024.

Komitmen sinergi kedua belah pihak muncul dalam pertemuan bersama antara Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandigaga Uno dan Kepala BPJPH Muhammed Akil Irham pada forum diskusi penguatan hubungan ramah Muslim di destinasi pariwisata di Universitas Padjadjaran, Bandung.

“Kami yakin wajib halal Oktober 2024 adalah cita-cita kami untuk memenuhi amanat undang-undang, jadi kami sangat serius.” “Kami bertekad untuk terus memperkuat pariwisata ramah Muslim (PRM), apalagi kita selaraskan dengan sertifikasi halal,” kata Sandiaga seperti dikutip, Jumat (04/05/2024).

“Kami memiliki 3.000 desa wisata yang akan kami bermitra dengan kampus seperti Unpad. Kami berharap ini akan memperkuat posisi kami sebagai destinasi wisata halal terbaik dunia.” lanjutnya.

Lebih lanjut Sandiaga mengatakan melalui sertifikasi halal pada produk dan layanan usahanya, pengelola desa wisata dapat meningkatkan kualitas layanan untuk memberikan kenyamanan ekstra kepada pengunjung wisata muslim. 

“Saya ingin Jadesta (Jaringan Desa Wisata) yang menjadi tulang punggung jaringan desa wisata ini, meningkatkan kualitas pelayanan di desa wisata, produk halal dan thoiib. Sehingga kunjungan ke desa wisata bisa halalan thoiiban dan mubarokah. “Hal ini yang kami harapkan dapat membuat (para wisatawan merasa) nyaman, aman dan nyaman ketika berkunjung ke desa wisata tersebut,” kata Sandigaga. 

Untuk mendorong percepatan pelaksanaan sertifikasi halal di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, pada tanggal 25 Maret 2024, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menerbitkan surat edaran tentang sertifikasi halal makanan dan minuman bagi badan usaha di bidang pariwisata. dan ekonomi kreatif.

Oleh karena itu, melalui surat edaran ini, kami berharap dapat meningkatkan literasi pariwisata ramah Muslim dan meningkatkan kesadaran akan sertifikasi halal, kata Sandiaga. 

 

Kepala BPJPH Muhammad Akil Irham mengatakan kerja sama BPJPH Kemenag dan Kemenparekraf untuk mempercepat sertifikasi halal di 3.000 desa wisata perlu diwujudkan melalui program bersama yang harus segera dilaksanakan melalui kerja sama secara masif.

“Pada tahun wajib halal pada Oktober 2024, kami berupaya dengan cara yang luar biasa untuk bekerja sama secara terbuka dan masif.” “Kali ini kami akan mengundang Menteri untuk memulai program ini yang akan dilaksanakan di 3.000 desa wisata di seluruh Tanah Air,” jelas Acil.

“Kami tidak hanya hadir, tapi kami juga akan melakukan sosialisasi, pendampingan, dan fasilitasi (sertifikasi halal) kepada UKM yang ada di lokasi,” jelas Acil.

Lebih lanjut, Akil mengatakan BPJPH kini tengah melaksanakan program kolaborasi serupa menyambut wajib halal Oktober 2024 dengan berbagai pemangku kepentingan di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

“Hari ini kita juga mendapat informasi wajib halal pada Oktober 2024 di 1.068 lokasi di 34 provinsi, melalui pemantauan terpadu sektor hulu rumah potong hewan, rumah potong hewan unggas, serta pemantauan produk makanan dan minuman yang beredar di masyarakat.” tambah Akil menjelaskan.

Rektor Unpad Rina Indiastuti mengatakan, Jawa Barat memiliki potensi halal yang besar, apalagi dengan dukungan komunitas muslim yang sangat besar. Untuk itu, pihaknya berencana segera mendirikan Lembaga Inspeksi Halal (LPH) sebagai peran aktif Unpad dalam memperkuat ekosistem halal khususnya di Jawa Barat.

Turut hadir Deputi Kebijakan Strategis Kemenparekraf Desi Ruhati, Ketua Indonesia Halal Lifestyle Center Sapta Nirvandar, Direktur Pusat Kerjasama dan Standardisasi Halal BPJPH Abdul Siakur, Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran Dadang Rahmat Hidayat, Presiden ASIDEVI Jawa Barat Maulidan Isbar, Presiden Pokdarvis Desa Alamendah dan Direktur Pengembangan Usaha dan Ekosistem Digital Istiklal Global Fund, Aan Iugiastomo. 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %